Minahasa Selatan, Lintasagamanews.com – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Minahasa Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik. Di bawah kepemimpinan Katrin Warupangkey, JPKP melaksanakan giat pendampingan dan klarifikasi atas sejumlah aspirasi masyarakat pada Kamis (18/12/2025).
Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.
Respons Cepat Pembangunan Talut di Ranoyapo
Agenda pertama dimulai di Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang. Tim JPKP turun langsung meninjau proyek pembangunan talut setelah menerima kekhawatiran warga terkait pelaksanaan di lapangan.
Dalam pemantauan tersebut, JPKP mencatat adanya ketidaksesuaian antara kondisi fisik pekerjaan dengan informasi yang berkembang. Atas temuan tersebut, JPKP mendesak instansi teknis terkait untuk segera memberikan klarifikasi dan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Tujuannya jelas, agar penggunaan anggaran negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berkualitas untuk kepentingan publik,” tegas Katrin Warupangkey.
Verifikasi Bansos di Kecamatan Modoinding
Giat berlanjut ke Kecamatan Modoinding guna mengklarifikasi laporan masyarakat mengenai penyaluran bantuan sosial. JPKP melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Hukum Tua (Kepala Desa) setempat.
Berdasarkan hasil klarifikasi, diketahui bahwa:
Sebagian bantuan telah disalurkan kepada penerima manfaat.
Sisa bantuan masih tertahan karena proses pemutakhiran dan verifikasi data agar penyaluran tepat sasaran.
Ketua JPKP Minsel menekankan bahwa akurasi data adalah instrumen penting untuk menjamin keadilan. “Kami hadir untuk menjembatani aduan masyarakat. Proses pendataan harus dipastikan jujur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak,” tambahnya.
Penegasan Peran JPKP
Melalui aksi lapangan ini, JPKP Minahasa Selatan kembali mengukuhkan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dan mata-telinga bagi masyarakat. JPKP berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan partisipatif guna mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di wilayah Minahasa Selatan.
Penulis: (Yoksan Salendah, C.Par., C.BJ., C.EJ.)
